Kurun Waktu 1945 – 1950
Pada bulan September – Oktober 1945 berdasarkan Civil Affairs Agreement Tentara Pendudukan Sekutu (Satuan Tentara Inggris) yang tergabung dalam Komando SEAC yang bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (RAPWI), berturut-turut mendarat di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya dengan melanjutkan gerakannya ke Bogor, Bandung, Ambarawa dan Magelang. Satuan tentara Australia mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah pada pihak sekutu dan Pulau Morotai telah diduduki oleh satuan tentara Amerika Serikat di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Panglima SWPAC (South West Pacific Area Command)[1]
Namun kenyataannya, tentara pendudukan ini menyelundupkan unsur-unsur alat pemerintah penjajah Belanda yang disebut The Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang mengakibatkan berbagai insiden dan provokasi sehingga membangkitkan perlawanan patriotik dan heroik bangsa Indonesia sebagaimana terbukti dalam berbagai peristiwa.
Dalam pertempuran pertama di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 1945, Tentara Pendudukan Inggris telah
menderita kerugian dengan gugurnya seorang Komandan Brigade Istimewa
ke-49, Brigadir Mallaby.
Peristiwa ini mengakibatkan pecahnya pertempuran besar di Surabaya yang
dikenal dengan peristiwa 10 November yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan.
Gerakan maju Tentara Inggeris ke Ambarawa dan Magelang pada tanggal
14 Desember 1945 akhirnya dapat dipukul mundur yang dalam peristiwa
sejarah dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentara Belanda
mengambil alih posisi dan wilayah pendudukan dari tentara sekutu
(Inggris) sesudah mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda yang
dikenal dengan “Divisi 7 Desember”. Hingga bulan Oktober 1946, Belanda
telah dapat menghimpun kekuatan militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 Brigade di Sumatera.
Tentera Inggris menyerahkan secara resmi tugas pendudukannya kepada
Tentara Belanda pada tanggal 30 November 1946. Dari segi perimbangan
kekuatan militer pada masa itu, pihak Belanda telah merasa cukup kuat
untuk menegakkan kembali kekuasaan dan kedaulatannya di Indonesia,
dengan memaksakan keinginannya terhadap rakyat dan pemerintah Republik
Indonesia.
Perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat
pada tanggal 12 November 1946 sebagai usaha saling memahami oleh kedua
belah pihak, namun karena sikap pendirian masing-masing yang tidak dapat
dipertemukan, usaha tersebut menemui kegagalan.
Perang Kemerdekaan II
Pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 05.00 WIB, Belanda melancarkan operasi militernya yang dinamakan aksi polisionil, sedangkan bagi bangsa Indonesia peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Kemerdekaan I.
Tujuan utama operasi militer Belanda
adalah untuk menguasai wilayah yang sebelumnya pada Perang Dunia II
merupakan penghasil devisa bagi pemerintah Hindia Belanda seperti
perkebunan di Jawa dan Sumatera.
Tujuan kedua ialah untuk menguasai kota-kota sebagai pusat administrasi
dan pemerintahan, serta kota-kota pelabuhan penting di Jawa dan
Sumatera dalam usaha memblokade dan memutuskan hubungan Indonesia dengan
dunia luar. Kota-kota pelabuhan di Jawa, di antaranya Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang dan Cilacap, serta kota pelabuhan di Sumatera ialah Belawan di Medan dan Padang.
Serangan terobosan oleh pihak Belanda yang dilancarkan dengan cepat
serta dikoordinasikan dengan serangan udara, pasukan Indonesia harus
menghindar dari kehancuran total, hal itu dilaksanakan dengan
mengundurkan diri ke pedalaman sambil memusnahkan obyek-obyek vital,
seperti fasilitas dan instansi perkebunan, sarana dan prasarana
perhubungan dan lain sebagainya.
Kemerosotan moral dari pasukan Indonesia sebagai akibat serangan
Belanda yang dilancarkan secara mendadak dan cepat, secara
berangsur-angsur dapat dipulihkan pada waktu mereka bergabung kembali
pada induk pasukan masing-masing, serta dapat mengkonsolidasikan
kekuatan pasukan di daerah pedalaman, sehingga membentuk kantung-kantung
perlawanan di daerah pendudukan Belanda.
Tempat pemusatan pasukan di daerah pendudukan Belanda selain
merupakan basis perlawanan gerilya terhadap Belanda, juga berfungsi
sebagai tempat aparat pemerintahan darurat Republik Indonesia.
Terbentuknya kantung-kantung sebagai basis perlawanan gerilya serta
merupakan aparat atau unsur pemerintahan darurat Republik Indonesia di
daerah pendudukan Belanda, dimungkinkan karena adanya kebulatan tekad
dan hasrat rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak menerima kembalinya
kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda di bumi Indonesia. Hal ini
dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan bersenjata tanpa mengenal menyerah.
Dengan dilancarkannya peperangan gerilya yang didukung oleh segenap
kekuatan rakyat (semesta), pasukan Indonesia dapat beralih mengambil inisiatif dari taktik defensif ke taktik ofensif.
Pengembangan ini dimungkinkan kerana rakyat mau menerima kehadiran para
putera pejuang di tengah-tengah mereka, bahkan secara bahu-membahu ikut
berjuang dengan melancarkan serangan dan gangguan terhadap kedudukan
tentera Belanda.
Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Jendral Abdul Haris Nasution, yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi, yang antara lain berbunyi: …..Pihak
Belanda dengan kekuatan militer yang dimilikinya mungkin dapat
menduduki kota-kota dan wilayah lainnya, namun demikian ia tak akan
mampu menguasai seluruh wilayah kerana akan menghadapi perlawanan sengit
dari rakyat Indonesia. Dengan aksi perlawanan tersebut posisi
Indonesia menjadi pulih kekuatannya, sedangkan militer Belanda menjadi
semakin lemah untuk dapat menguasai dan menduduki tempat-tempat yang
strategis secara terus menerus. Pihak Indonesia secara berangsur-angsur
dapat melancarkan serangan-serangan gerilya, sedangkan pihak musuh
terikat pada pengawalan pos-pos yang statis defensif.
Pada masa itu, pasukan-pasukan Indonesia sudah mampu mendekati
kota-kota dan mengancam kedudukan Belanda di mana-mana. Daerah-daerah
pengaruh gerilya semakin meluas. Belanda benar-benar kehilangan akal,
aparatur pemerintahannya tidak dapat berjalan, tentaranya terpaku di
tempat-tempat kedudukannya. Belanda gagal melaksanakan rencananya
semula, untuk menguasai daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan pantai utara Jawa Tengah, untuk selanjutnya meniadakan sisa daerah atau wilayah kekuasaan Republik Indonesia dalam rangka menguasai kembali seluruh wilayah Indonesia.
Perjanjian Renville
Situasi di medan juang tidak lagi menguntungkan pihak Belanda, selain
adanya reaksi dan kecaman dari dunia internasional terhadap serangan
yang dilancarkannya, sehingga mendesak Belanda untuk kembali berunding
dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Perundingan yang diselenggarakan di atas sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama Renville yang membuang sauh di Teluk Jakarta, telah menghasilkan suatu Persetujuan Renville.
Isi persetujuan Renville menetapkan diterimanya tuntutan pihak Belanda,
agar pemerintah Indonesia mengosongkan kantung-kantung dalam arti
menarik pasukan bersenjata yang bergerilya dan unsur atau aparat
pemerintahan darurat Indonesia di daerah pendudukan Belanda. Dengan hijrahnya
prajurit-prajurit pejuang dari kantung-kantung di Jawa Barat dan Jawa
Timur kedaerah Indonesia, pihak Belanda dapat mengkoordinasikan
kekuasaan dan kekuatannya diseluruh daerah yang diduduki nya, sedangkan
posisi Indonesia dalam artian militer menjadi semakin terpojok baik
dalam arti strategis mahupun taktis.
Luas daerah atau wilayah kekuasaan Indonesia semakin sedikit, hanya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun, sebagian dari keresidenan Semarang, Pekalongan, Tegal bahagian selatan dan Banyumas, yang dari segi ekonomi dan militer secara keseluruhan dalam keadaan dikepung dan diblok oleh Belanda.
Dari segi politik dengan ditariknya kekuatan perlawanan bersenjata
dari kantung-kantung di wilayah yang diduduki Belanda, maka aspek
dukungan militer terhadap diplomasi Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda telah hilang, di samping itu Belanda sendiri telah mendirikan negara-negara boneka baik di Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dalam rangka memperketat pengepungan serta meningkatkan ofensif politiknya terhadap Indonesia.
Persatuan nasional sebagai kekuatan pokok untuk menghadapi serangan
tentera Belanda yang dapat dilancarkan sewaktu-waktu, telah menunjukkan
kemerosotan yang mencemaskan sebagai akibat terbentuknya oposisi yang
kuat oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) terhadap kebijaksanaan pemerintah
di forum Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa itu.
Situasi kritis yang sedang dihadapi pemerintah dan bangsa Indonesia
dibidang politik, ekonomi dan militer semakin memuncak dengan
dilancarkannya pemberontakan yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI}/Muso di Madiun
pada bulan September 1948. Pemberontakkan yang didalangi oleh PKI/Muso
tersebut sangatlah keji, pada masa bangsa dan pemerintah Indonesia
sedang menghadapi ancaman Belanda dalam suatu perjuangan hidup dan mati.
Kerana kesigapan dan juga loyalitas sebahagian besar Angkatan
Bersenjata baik yang berasal dari kantung-kantung maupun yang ada di Jawa Tengah
sendiri serta bantuan dan dukungan unsur-unsur kekuatan lainnya, maka
pemberontakkan PKI/Muso dapat dihancurkan dan dipadamkan dalam waktu
yang relatif singkat.
Perang Kemerdekaan II
Pada tanggal 19 Desember 1948 setelah dapat menambah jumlah kekuatan
militernya dengan mendatangkan lagi bantuannya dari negeri Belanda
sehingga mencapai sekitar 100.000 orang, Belanda melancarkan lagi
serangan militernya yang merupakan ‘aksi polisional II’ atau bagi bangsa
Indonesia dikenal sebagai Perang Kemerdekaan II.
Aksi polisional II Belanda, bagi prajurit Angkatan Bersenjata yang
berasal dari kantung-kantung merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan,
kerana apabila Belanda melancarkan serangan ketenteraannya, maka hal itu
akan membuka peluang untuk kembali bergerilya di tempat asal
masing-masing.
Dalam waktu singkat tentara Belanda mampu menguasai kota-kota penting
dan jalan-jalan raya diseluruh sisa daerah kekuasaan Indonesia di Jawa
dan Sumatera kecuali Daerah Istimewa Aceh, bagian dari Sumatera Selatan dan Keresidenan Banten. Mengenai jalannya aksi polisional II, Jendral Spoor, Panglima Tentera Belanda dengan nada optimis antara lain menyatakan …operasi-operasi
pokok telah selesai, seterusnya kita hanya melakukan gerakan
pembersihan terhadap sisa-sisa kekuatan lawan, yang akan menghabiskan
waktu dua atau tiga bulan.
Pernyataan Jendral Spoor tersebut tidak sesuai dengan fakta yang
terjadi, bahwa serangan-serangan terhadap pos-pos dan kedudukan pasukan
Belanda telah menyebar ke daerah-daerah yang tadinya ditinggalkan
‘hijrah’ oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan
perlawanan dan serangan terhadap kekuatan militer dan aparat
pemerintahan sipil Belanda di luar Pulau Jawa dan Sumatera masih tetap ada, bahkan masing sering terjadi.
Pendadakan dan kejutan yang sangat memalukan serta menjatuhkan
martabat Belanda dimata dunia internasional ialah, pada waktu terjadi
serangan terhadap Yogyakarta yang dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949.
Walaupun Yogyakarta dapat direbut atau diduduki hanya dalam waktu enam
jam, namun dampaknya terhadap moral bangsa Indonesia dan diplomasi di
forum internasional cukup besar, serta merupakan bukti bahwa keberadaan
dan perjuangan bangsa dan Negara Indonesia masih tetap berlanjut.
Tamparan kedua bagi Belanda adalah pada waktu terjadi serangan umum terhadap Surakarta
antara tanggal 7 hingga 10 Agustus 1949, empat hari menjelang
dihentikannya tembak menembak oleh pihak Belanda dan Indonesia yang
menghasilkan didudukinya sebagian dari kota Surakarta oleh Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.
Aksi polisional II merupakan kegagalan Belanda untuk memaksa rakyat
dan pemerintah Republik Indonesia bertekuk lutut serta menerima kembali
kedaulatan dan kekuasaannya di Indonesia. Akhirnya Belanda harus
mengakui kedaulatan dan kekuasaan (rakyat dan) pemerintah Republik
Indonesia diseluruh bekas wilayah jajahannya di kepuluan Nusantara.
Pengakuan kedaulatan oleh Belanda tersebut secara rasmi dikukuhkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag negeri Belanda.
Kurun Waktu 1950 – 1965
Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh dunia
internasional masih belum luput dari berbagai cobaan maupun rongrongan
yang bersumber dari unsur-unsur destruktif, baik di dalam maupun dari
luar negeri, seperti yang tercatat dalam rangkaian sejarah berikut:
Angkatan Perang Ratu Adil
Gerakan teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, Jawa Barat, dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak pembubaran Negara Pasundan,
walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk memengaruhi opini
masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan kepercayaan dari
rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung beberapa hari
dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat keamanan
Negara Indonesia. Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta
23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana
segerombolan orang bersenjata di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL
Raymond Westerling yang juga mantan komandan pasukan khusus (Korps
Speciaale Troepen), masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang
berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan
beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui
oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Latar belakang Pada bulan
November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa
Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut
sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda
J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi
bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan
memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil
(APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan tentara KNIL dan yang
desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari
temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di
kota Medan.
Pada 5 Desember malam, sekitar pukul 20.00 dia menelepon Letnan
Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda,
pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana
pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling
berencana melakukan kudeta terhadap Sukarno dan kliknya. Van Vreeden
memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok
militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia
telah mendengar mengenai kelompoknya Westerling. Jenderal van Vreeden,
sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran "penyerahan
kedaulatan" pada 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak
melakukan tindakan tersebut, tapi van Vreeden tidak segera memerintahkan
penangkapan Westerling. Surat ultimatum Pada hari Kamis tanggal 5
Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang
isinya adalah suatu ultimatum. Dia menuntut agar Pemerintah RIS
menghargai Negara-Negara bagian, terutama Negara Pasundan serta
Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah
RIS harus memberikan jawaban positif dalm waktu 7 hari dan apabila
ditolak, maka akan timbul perang besar. Ultimatum Westerling ini tentu
menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, namun juga di pihak
Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge
Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia.
Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang
membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda,
Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat
sipil dan militer Belanda yang bekerjasama dengan Westerling. Pada 10
Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak
Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling.
Sebelum itu, ketika Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota
(WTM), dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante
rechten terhadap Westerling. Saat itu Westerling mengunjung Sultan Hamid
II di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan
Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid
menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci
mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh
jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak
membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya
antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya Mémoires yang
terbit tahun 1952, Westerling menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet
Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena
itu dia harus merahasiakannya. Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan
Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr.J.H. van Maarseven berkunjung ke
Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan
diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada
Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap
Westerling. Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS
Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Götzen, agar
pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya
dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah
dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21
Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van
Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Schokking telah menggodok
rencana untuk evakuasi pasukan RST. Desersi Pada 22 Januari pukul 21.00
dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan
persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi
militer di Batujajar. Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W.
Nix melaporkan, bahwa kompi "Erik" yang berada di Kampemenstraat malam
itu juga akan melakukan desersi dan bergabung dengan APRA untuk ikut
dalam kudeta, namun dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten
G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak
Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga
melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.
Antara pukul 8.00 dan 9.00 dia menerima kedatangan komandan RST Letkol
Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya. Pukul
9.00 Engles menerima kunjungan Letkol Sadikin. Ketika dilakukan apel
pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak
hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah
desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon
telah desersi. Kudeta Namun upaya mengevakuasi Reciment Speciaale
Troepen, gabungan baret merah dan baret hijau terlambat dilakukan. Dari
beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana
tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23
Januari 1950 Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan
Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: "Satu
pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung."
Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka
temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut,
termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban
seorang pun. Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung,
sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta
dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki
gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan
TII (Tentara Islam Indonesia) yang diharapkan Westerling tidak muncul,
sehingga serangan ke Jakarta gagal total. Setelah puas melakukan
pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang
mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri
berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan
Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh
sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik pedas terhadap
Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat
kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian
Westerling pergi meninggalkan hotel. Setelah itu terdengar berita bahwa
Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari
Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh
RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima
laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di
Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu. Aksi militer yang
dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari
pasukan elit tentara Belanda, menjadi berita utama media massa di
seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang
pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional.
Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di
halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda
Asia Tenggara." Duta Besar Belanda di Amerika Serikat, van Kleffens
melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi
telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de
zwarte hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).
Pemberontakan Andi Azis
Pemberontakkan Andi Azis, salah seorang komandan bekas satuan tentera Belanda yang meletus pada tanggal 5 April 1950 di Makasar, Ujung Pandang dengan motivasi yang menuntut status dan perlakuan khusus dari pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Antara pihak pemberontak dengan utusan pihak pemerintah dari Jakarta,
semula diusahakan pemecahan masalah melalui perundingan yang kemudian
disusul dengan ultimatum, sehingga pada akhirnya harus diambil tindakan
militer. Pada tanggal 20 Ogos 1950 Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dapat menguasai seluruh kota Makasar atau Ujung Pandang
Gerakan Republik Maluku Selatan
Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh MR. Dr. Robert Steven Soumokil, yang bertujuan ingin mendirikan Negara Republik Maluku Selatan
yang terpisah dari Negara Indonesia Serikat. Gerakan RMS mulai bergolak
hampir bersamaan dengan pemberontakan Andi Azis di Makasar, Ujung
Pandang. Kota Ambon dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia
Serikat pada tanggal 15 November 1950 melalui Gerakan Operasi Senopati I
dan II.
Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Achmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual yang semula menjabat KSAD PRRI/Permesta.
Penumpasan PRRI di Sumatera
dilakukan dengan operasi gabungan yang terdiri dari unsur-unsur
kekuatan Tentara Angkatan Darat, Laut dan Udara dari dua jurusan,
melalui pendaratan di Padang dan penerjunan pasukan para komando di Pekanbaru dan Tabing. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein bersama pasukannya secara rasmi melaporkan diri kepada Brigadir Jeneral GPH Djatikusumo, Deputi Wilayah Sumatera Barat.
Disamping itu, perpecahan yang terjadi di antara para pimpinan
Permesta telah melemahkan kekuatan militer Permesta, sehingga pada
akhirnya pada tanggal 4 April 1961 antara Somba dari pihak Permesta dan Pangdam XIII Merdeka Kolonel Sunandar Priyosudarmo dilangsungkan penandatanganan naskah penyelesaian Permesta.
info
